PEMERINTAH  KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG

DESA WONOSIGRO

Jl. Pandu Dewanata Nomor 55 Kode Pos: 54415

 

 

 

 PERATURAN DESA WONOSIGRO KECAMATAN GOMBONG

KABUPATEN KEBUMEN

 

NOMOR : 04 TAHUN 2014

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WONOSIGRO

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA WONOSIGRO,

 

Menimbang

:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wonosigro;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wonosigro;

 

Mengingat

:

  1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593));
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor  8);

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA    

DESA WONOSIGRO   

 

Dan

 

KEPALA DESA WONOSIGRO,

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WONOSIGRO

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

 

Pasal  : 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

  1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
  4. Camat adalah Camat Gombong selaku Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
  5. Desa adalah Desa Wonosigro.
  6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosigro.
  7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
  11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
  12. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
  13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Daerah untuk Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
  15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
  16. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.
  17. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
  18. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
  19. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa baik tanah kemakmuran, tanah bengkok atau tanah-tanah lainnya.
  20. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Kas Desa yang merupakan sumber penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  21. Tanah Kemakmuran adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
  22. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  23. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah dan menjadi pendapatan Desa.
  24. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan secara terus menerus baik berupa Tanah Bengkok dan/atau bentuk lainnya.

 

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

 

Pasal :  2

 

 

1)   Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disahkan Bupati.

2)   Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

3)   Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selain Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang terdiri dari:

  1. Sekretariat Desa;
  2. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan; dan
  3. Unsur kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

4)   Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: Kepala Urusan.

5)   Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wonosigro adalah sebagai berikut:

 

 

NO

JABATAN

LUAS BENGKOK

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

Kepala Desa

 2.430 ubin

 

2.

Sekretaris Desa

 800 ubin

Untuk Kemakmuran

3.

Kaur Pemerintahan

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

4.

Kaur Pembangunan

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

5.

Kaur Umum

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

6.

Kepala Dusun I

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

7.

Kepala Dusun II

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

8.

Kepala Dusun III

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

9.

Kepala Dusun IV

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

10.

Kepala Dusun V

300 ubin

Diatur sesuai pasal 4

 

 

 

BAB III

SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

 

Pasal :  3

 

1)   Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diperoleh dari:

  1. Tanah Bengkok;
  2. swadaya dan partisipasi masyarakat;
  3. bantuan dari Pemerintah; dan atau
  4. sumber-sumber lain yang sah.

 

2)   Sumber penghasilan Sekretaris Desa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

 

Pasal :  4

 

1)       Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APB Desa.

2)       Kepala Desa diberi penghasilan tetap berupa sawah bengkok seluas 2.430 ubin setelah Kepala Desa terpilih dilantik.

3)       Sekretaris Desa Non PNS diberi penghasilan tetap berupa sawah bengkok Sekretaris Desa seluas………… Ubin setelah Sekretaris Desa terpilih dilantik.

4)       Perangkat Desa yang merangkap menjadi Pj. Sekretaris Desa  diberi tambahan penghasilan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,-. Sampai dengan Sekretaris Desa Terpilih dilantik

5)       Perangkat Desa yang merangkap menjadi Pj. Kepala Urusan Pembangunan Desa diberi tambahan penghasilan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-  sampai dengan terpilihnya Kaur Pembangunan terpilih dilantik.

6)       Kepala urusan diberi penghasilan tetap berupa tanah bengkok seluas 300 ubin sampai akhir masa jabatan.

7)       Kepala Dusun diberi penghasilan tetap berupa tanah bengkok seluas 300 ubin;

8)       Kepala Desa dan perangkat desa diberi tunjangan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPD).

9)       Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan lain yang sah berupa upah pungut PBB dan atau menjadi saksi jual beli tanah warga, dan lain-lain.

10)    Dalam menentukan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dengan mempertimbangkan perbandingan Proposional sesuai Jabatan atau Tugas dan Tanggung jawabnya serta disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Desa.

 

 

BAB V

PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

 

Pasal :  5

 

1)   Kepala Desa diberi Tunjangan tetap terhitung setelah pelaksanaan pelantikan dan berakhir setelah akhir masa jabatannya.

2)   Perangkat Desa Lainnya diberi penghasilan tetap berupa sawah bengkok terhitung mulai dilantik.

3)   Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi tunjangan dari pemerintah berupa Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPD) terhitung mulai tahun anggaran baru setelah tanggal pelantikan.

4)   Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya apabila berhenti atau diberhentikan dari tugasnya sebelum masa Tugasnya berakhir, maka kepadanya tidak diberikan tunjangan berupa apapun dan sawah bengkok dikembalikan ke Desa sejak tanggal Keputusan berhenti.

 

BAB  VI

PEMBERIAN TUNJANGAN TETAP BAGI KEPALA DESA ATAU SEKRETARIS DESA BERSTATUS PNS.

 

Pasal :  6

 

1)   Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI kepadanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari sawah bengkok Kepala Desa yang disediakan.

2)   Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI,apabila dalam masa tugas sebagai Kepala Desa telah memasuki masa pension dari unsure kepegawaiannya, maka kepadanya diberikan penghasilan tetap seratus persen (100%) dari Desa sejak diterbitkannya Keputusan Pensiun dari Dinas atau Instansi yang bersangkutan.

3)   Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan/atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka kepadanya  tidak diberikan penghasilan tetap yang berupa sawah bengkok Sekretaris Desa.

 

 

BAB VII

PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN, KECELAKAAN DAN SAKIT

 

Pasal :  7

 

  1. Apabila Kepala Desa Berhalangan Tetap semasa menjalankan tugas,maka kepadanya diberikan Tunjangan Sosial berupa uang sebesar Satu Juta Rupiah (Rp.1.000.000,-) dan sawah Bengkok Kepala Desa seluas 250 ubin yang diterimakan kepada keluarganya selama masa kerjanya.
  2. Apabila Perangkat berhalangan tetap semasa menjalankan tugas, maka kepadanya diberikan Tunjangan Sosial berupa sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan sawah bengkok Perangkat Desa selama 2 (dua) kali masa panen ( Dasar Konvensi kemampuan Desa )
  3. Apabila Kepala Desa sewaktu menjalankan tugas jatuh sakit atau mendapat kecelakaan dengan cacat tetap dan menimbulkan tidak dapat menjalankan tugas selanjutnya,maka kepadanya diberikan sumbangan sosial  sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu Juta Rupiah ) dan sawah bengkok Kepala Desa seluan 1.000 Ubin selama 2 (dua) kali masa musim panen.
  4. Apabila Perangkat Desa sewaktu  menjalankan tugas jatuh sakit atau mendapat kecelakaan dengan cacat tetap dan menimbulkan tidak dapat menjalankan tugas selanjutnya, maka kepadanya dapat diberikan sumbangan sosial sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah) dan garapan bengkok Perangkat selama 2 (dua) kali masa panen.

 

 

BAB VIII
PENGHARGAAN TERHADAP TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

 

Pasal :  8

 

1.Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan Prestasi kesetiaan, ketaatan

   Selama  Pengabdiannya  kepada  Pemerintah,Pemerintah Daerah dan  Pemerintah

   Desa serta  masyarakat selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan:

a) Kepala  Desa  yang  berhenti  karena  berakhirnya  masa bakti,maka Kepadanya

    diberikan   penghasilan   tetap  berupa  sawah  bengkok seluas  500 Ubin selama

    (satu)  periode Jabatan Kepala Desa atau duabelas kali musim panen

b) Sekretaris Desa yang  berhenti karena berakhirnya masa bakti ,maka kepadanya

    diberikan  penghasilan  tetap  berupa sawah bengkok Sekretaris Desa seluas 200

    ubin selama 5 (lima)  tahun atau 10 kali garapan musim panen.

c) Perangkat Desa yang berhenti  karena  berakhirnya  masa bakti,maka kepadanya

    diberikan penghasilan tetap  berupa  sawah  bengkok   seluas 100 Ubin selama 5

    (lima)  tahun  atau  10 (10)  kali garapan musim panen.

d) Semua   bentuk  penghargaan  dari  Desa  diberikan setelah diterbitkannya Surat

    Keputusan Pensiun dari Pemerintah Daerah.     

 

 

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

 

Pasal  :  9

 

1)   Kepala Desa apabila mengundurkan diri atau diberhentikan dari tugasnya sebelum berakhirnya masa bakti,maka kepadanya tidak diberikan tunjangan berupa apapun dan hak sawah bengkok dikembalikan ke Desa.

2)   Sekretaris Desa apabila mengundurkan diri atau diberhentikan dari tugasnya sebelum berakhirnya masa bakti ,maka kepadanya tidak diberikan tunjangan berupa apapun dan sawah bengkok Sekretaris Desa dikembalikan ke Desa.

3)   Perangkat Desa apabila mengundurkan diri atau diberhentikan dari tugasnya sebelum berakhirnya masa bakti,maka kepadanya tidak diberikan tunjangan berupa apapun dan sawah bengkok Perangkat Desa dikembalikan ke Desa.

 

 

 

BAB  X

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KARENA KASUS

 

Pasal  :  10

 

1)  Kepala    Desa   dan  Perangkat   Desa   Lainnya   yang   terkena    kasus  bukan

     Kriminal   dan    atau    mendapatkan    hukuman    kurang   dari  9   (sembilan)

     bulan, maka   penghasilan   tetap   diberikan 50 %.

2)  Kepala   Desa  atau  Perangkat   Desa  yang  terkena  kasus  dan   mendapatkan

     Hukuman lebih dari 9 (sembilan) bulan,maka kepadanya  dicabut  seluruh hak-

     haknya.

3)  Sekretaris     Desa    yang    terkena   kasus    hukuman  lebih  dari 9  (sembilan)

     bulan,maka   berkas-berkas   SK.nya   dikembalikan  Kepada  Bupati   Kebumen

     melalui Camat,dan kepadanya tidak diberikan tunjangan apapun.

 

 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

 

          Hal-hal yang belum diatur Peraturan Desa sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

          Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

 

Ditetapkan di Wonosigro

pada tanggal, 8 Oktber  2014              

 

Kepala Desa Wonosigro

 

 

 

 

               DARMANTO

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       LAMPIRAN : PERATURAN DESA WONOSIGRO

                                                                            KECAMATAN GOMBONG

                                                                            KABUPATEN KEBUMEN

                                                                            NOMOR      :  04 TAHUN 2014

                                                                            TANGGAL   :    8 Oktober  2014

 

 
   

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA WONOSIGRO, KECAMATAN GOMBONG,

KABUPATEN   KEBUMEN  

 

 

 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA WONOSIGRO, KECAMATAN GOMBONG,

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 06  /KEP/BPD / 2014

 

TENTANG

 

 PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

 

Menimbang

:

  1. bahwa  Badan Permusyawaratan Desa Wonosigro menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa Wonosigro;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

 

Mengingat

:

  1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, (Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593));
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan  :

 

KESATU        :  Menyetujui  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  Kedudukan

                        Keuangan  Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2014 Desa

                        Wonosigro   Kecamatan   Gombong   Kabupaten   Kebumen  untuk

                        ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

 

KEDUA          :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

                                                                      Ditetapkan di Desa Wonosigro

                                                                      Pada Tanggal, 7 Oktober 2014

 

                                                      BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

                                                                        DESA WONOSIGRO

                                                                               KETUA

 

 

 

 

                                                                           T U G I N O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA ACARA

 

 

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSIGRO

KECAMATAN GOMBONG  KABUPATEN KEBUMEN

 

 

 

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Oktober  tahun dua ribu empat belas bertempat di  Balai Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan  Permusyawaratan  Desa Wonosigro dalam rangka membahas  tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Wonosigro, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

 

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut  dihadiri oleh :

 

  1. Pemerintah Desa Wonosigro
  2. Ketua BPD
  3. Wakil Ketua BPD
  4. Sekretaris BPD
  5. Anggota BPD

(daftar terlampir).

 

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Wonosigro, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

 

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

                                                                                                                 

 

                          Wonosigro ,  7 Oktober 2014

 

                                                                              BADAN  PERMUSYAWARATAN  DESA

                                                                                                DESA WONOSIGRO

 

 

 

 

                                                                                                      T U G I N O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSIGRO

Sekretariat : Jl. Pandu Dewanata Nomor 55 Wonosigro Kode Pos 54415

 

 

DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

 

Jenis Rapat          : Rapat Internal BPD

Hari/tanggal         :  7 Oktober 2014

Waktu                  : Pukul 19.30  s/d selesai WIB

Tempat                 : Balai Desa Wonosigro

Agenda Rapat     :Rapat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

 

No

Nama

Jabatan

Tanda tangan

1

Tugino

Ketua

1

2

Joni Rumagit

Wakil Ketua

2

3

Sunarko

Sekretaris

3

4

Sarino

Ket Bidang Pemerintahan

4

5

Sujarwo

Ket Bidang Pembangunan

5

6

Supargi

Ket Bidang Kemasyarakatan

6

7

Suwardi

Bid Audit

7

8

Kukuh Prihananto

 

8

9

Titi Lestari

 

9

 

 

 

Keterangan :

Jumlah anggota    :   9  orang            

Jumlah hadir        :   9 orang                                         

Jumlah tidak hadir         :    -  orang                                        

Qourum/tidak qourum

 

 
 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Wonosigro

Ketua

 

 

 

 

T U G I N O

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERATURAN DESA

                     NOMOR         : 04 Tahun 2014

                     TANGGAL    :   8 OKTOBER 2014

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WONOSIGRO

 

 

 

 

           
     
         
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESA WONOSIGRO

KECAMATAN GOMBONG

Ditulis Oleh :Administrator
Pada : 10 Mei 2016 00:56:15 WIB

Komentar Artikel Terkait

Post Komentar :


Nama
Alamat Email
Komentar